Home > News-Berita > Mau dirilis Juli, lahan reforma agraria belum siap

Mau dirilis Juli, lahan reforma agraria belum siap

JAKARTA. Calon lokasi lahan yang akan dibagikan dalam program reforma agraria belum siap. Padahal, program ini akan diluncurkan pertengahan Juli 2017.

Sebagai catatan, lokasi lahan merupakan salah satu faktor penentu bagi pelaksanaan program reforma agraria yag lain, terutama terkait pembiayaan. Alhasil, jika lokasi belum jelas, program lainnya pun tak jalan.

Direktur Bank Tabungan Negara (BTN) Budi Satria mengatakan, kejelasan lokasi diperlukan bank untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Saat ini, program reforma menjadi salah satu target KUR. “Masih belum jelas lokasinya,” kata Budi usai rapat koordinasi Program Perhutanan Sosial dan Sertifikasi Tanah, akhir pekan lalu.

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Wahyu Kuncoro mengatakan, untuk mengatasi kondisi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang berisi kejelasan atau kriteria masyarakat penerima manfaat program dan lokasi yang menjadi objek program perhutanan sosial. “Sebab, bank perlu kejelasan soal KUR itu,” tandasnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan, selain SK tentang penerima program dan  penentuan lokasinya, pemerintah berjanji memberikan pendampingan bagi masyarakat penerima program perhutanan sosial. Tujuannya agar KUR bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, serta bisa mencegah kenaikan kredit bermasalah di KUR.

Menurut Siti, dalam pendampingan ke masyarakat pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Perhutani. “Koordinasi di setiap lokasi juga akan diperkuat agar risiko bisa diatasi,” katanya

Pemerintah berencana meresmikan program perhutanan sosial pasca Presiden Joko Widodo kembali dari KTT G-20 di Jerman, pekan ini. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, program reforma agraria bidang perhutanan sosial ini pemerintah akan memanfaatkan lahan milik Perhutani.

Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan lahan bagi kelompok tani yang selama ini menetap di kawasan milik Perhutani dan tidak memiliki lahan. Nantinya, pemerintah akan memberikan hak pengelolaan lahan kepada kelompok tani dengan skema kluster.


Source link

About admin

Check Also

Cara Bea Cukai tertibkan impor ilegal

JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *