Home > News-Berita > Kelesuan ekonomi mendorong potensi PHK

Kelesuan ekonomi mendorong potensi PHK

JAKARTA. Momen Ramadan dan Lebaran biasanya menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi selama setahun. Pasalnya, permintaan cenderung meningkat akibat konsumsi masyarakat yang tinggi, sehingga transaksi uang pun mengalir deras.

Tapi pada pada Lebaran tahun ini, permintaan barang dan jasa justru stagnan bahkan cenderung turun. Pengusaha ritel mengeluh penjualan anjlok. Ini jadi lampu kuning pertumbuhan ekonomi.

Tengok saja, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, penjualan ritel domestik untuk seluruh format selama periode Lebaran kali ini cuma naik 5%-6% dibandingkan bulan biasa. Padahal kenaikan di tahun lalu bisa mencapai 16,3%.

Hasil ini membuat kontribusi pendapatan dari periode Lebaran cuma 20% sampai 30% saja dari total omzet ritel domestik. Ini jelas turun cukup dalam lantaran tahun lalu sanggup memberi kontribusi hingga 40% dari total pendapatan ritel nasional.

Indikasi pelemahan daya beli semakin kuat ketika gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menyeruak. Adalah Seven Eleven yang menjadi salah satu contoh nyata sulitnya industri ritel berkembang saat ini. Selain efek regulasi dan persaingan usaha, faktor penyulut ritel modern ini gulung tikar adalah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.

“Tutupnya Sevel bukan hanya berimbas pada PHK sebanyak 2.000 karyawannya melainkan nasib 8.000 orang keluarga,” ungkap Roy N Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kepada KONTAN, Senin (10/7).

Kabar tak sedap mengenai ancaman PHK ini juga mendera Hypermart. Indikasinya lantaran, kinerja ritel PT Matahari Putra Prima Tbk yang menaungi Hypermat sudah dua tahun ini merugi.

Per kuartal I-2017, emiten dengan kode saham MPPA  itu merugi Rp 177 miliar, meningkat dari periode sama tahun lalu yang merrugi Rp 103 miliar. Padahal 2015, MPPA masih membukukan laba
Rp 81 miliar dari dari tahun sebelumnya Rp 51 miliar.

Namun Fernando Repi, Manajer Komunikasi Korporat MPPA menepis kabar PHK tersebut. Alih-alih memecat karyawan, Hypermart justru akan menambah gerai baru. Artinya, ada peluang membuka lapangan pekerjaan baru. “Hypermart akan menambah 9-10 gerai baru tahun ini. Tidak benar Hypermart melakukan PHK,” tandas dia kepada KONTAN, Selasa (11/7).

MPPA bahkan berharap penjualan tahun ini bisa tumbuh 5%-10% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat Rp 13,5 triliun. Untuk itu, Matahari Putra mengalokasikan belanja modal Rp 400 miliar-Rp600 miliar untuk menambah gerai anyar.

Kabar lesunya industri ritel ini sejalan dengan lesunya permintaan di industri makanan dan minuman. Memang industri ini masih memperlihatkan pertumbuhan meski dibayangi penurunan. “Secara historikal, permintaan pada momen Lebaran bisa meningkat 20%-30%. Tapi tahun ini diperkirakan ada penurunan penjualan, di bawah 20%,” aku Adhi S Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia.

Sebab itu, Adhi meminta pemerintah cepat tanggap menyikapi dan mengantisipasi penurunan daya beli ini. “Pemerintah harus sadar bahwa kondisi agak rawan. Harus diantisipasi segera, supaya kelesuan sektor ritel tidak berkelanjutan,” pintanya.

PHK perusahaan media

Sejatinya, isu PHK yang dilakukan perusahaan besar juga menghentak industri media. Sedikitnya, sekitar 300-an karyawan MNC Group, mengalami PHK sepihak secara massal. Manajemen Koran Sindo yang bernaung di bawah PT Media Nusantara Informasi menutup sejumlah biro di daerah.

Selain itu, masih di bawah holding MNC Group, PT Media Nusantara Informasi Global yang menaungi penerbitan Tabloid Genie dan Tabloid Mom and Kiddie juga berhenti beroperasi per Juli 2017.

Jauh sebelum itu, sejak 2015 lalu, isu PHK mendera industri tambang akibat harga komoditas itu ambrol. Akar pangkalnya, pelemahan ekonomi global menyebabkan permintaan turun di saat harga minyak dunia tergelincir.

Catatan KONTAN, sedikitnya 3.040 perusahaan batubara berskala kecil dan sedang di Sumatra dan Kalimantan kolaps jika merujuk data Asosiasi Pertambangan Batu-bara Indonesia (APBI). Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merilis data, sebanyak 33.400 orang pekerja sudah dirumahkan.

Tapi Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Pasir Besi Indonesia (APB3I) menyodorkan jumlah PHK yang lebih besar, sekitar 40.000 orang hingga 55.000 orang. Jumlah ini berasal dari 51 perusahaan.

Setali tiga uang dengan sektor migas, sejumlah perusahaan, kala itu, terpaksa menempuh opsi efisiensi dengan memangkas jumlah karyawan. Salah satunya, Chevron Indonesia, dari 1.500 karyawan, sebanyak 750 orang terkena PHK pada awal 2016 silam. 

Agar kasus PHK tidak terulang lagi pada saat ini, Jonatan Handjojo, Wakil Ketua AP3I,  terus berkoordinasi dengan BKPM untuk memastikan nasib proyek smelter. “Dari 25 smelter yang telah dibangun, ada 17 smelter yang terancam tidak beroperasi,”  bebernya kepada KONTAN, Selasa (11/7).

AP3I meminta pemerintah agar segera menutup keran ekspor nikel ore karena menyebabkan harga tidak bagus dan membuat smelter stop beroperasi akibat biaya produksi bengkak. “Industri smelter dibayangi hantu PHK, tak main-main ada 8.000 pekerja,” klaim Jonatan.


Source link

About admin

Check Also

Cara Bea Cukai tertibkan impor ilegal

JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *