Home > News-Berita (page 4)

News-Berita

Menkeu: 1.500 importir nakal bikin negara rugi

JAKARTA. Pemerintah terus berupaya menertibkan praktik impor ilegal dengan memperketat sistem dan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkap ada sekitar 1.300 hingga 1.500 importir bermasalah yang berisiko tinggi merugikan negara atau biasa disebut Very High Risk Importer (VHRI). “Mereka adalah importir yang aktivitas, lokasi dan track …

Read More »

Tambahan PMN BUMN disetujui, tetapi dengan catatan

JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Pemerintah menyepakati tambahan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 2,438 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Dengan demikian, anggaran PMN tahun ini naik menjadi Rp 6,38 triliun. Kenaikan tersebut, berasal dari tambahan …

Read More »

Euro tersudut dengan perbaikan data Inggris

JAKARTA. Mata uang Uni Eropa kalah pamor di hadapan poundsterling. Membaiknya data ekonomi Inggris berimbas negatif bagi posisi euro. Pounsterling akhirnya berbalik arah menguat setelah sempat terkoreksi. Mengutip Bloomberg, Rabu (12/7) pukul 18.20 WIB, pasangan mata uang EUR/GBP turun 0,25% ke level 0,8903. Sebelumnya, sekitar pukul 14.36 WIB, euro masih …

Read More »

Obligasi BMTR patok kupon 11,5%-12%

JAKARTA. Proses penawaran obligasi PT Global Mediacom Tbk (BMTR) total senilai Rp 1,1 triliun telah tuntas. Surat utang itu terbagi ke dalam dua bagian, yakni Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai Rp 850 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan sebesar Rp 250 miliar. Hasilnya, tidak ada kelebihan permintaan yang signifikan atas penerbitan …

Read More »

Genjot penerimaan, pemerintah tindak impor ilegal

JAKARTA. Dalam rangka menggenjot penerimaan negara, pemerintah akan melakukan penindakan terhadap Very High Risk Importer (VHRI) atau importir ilegal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menggandeng pimpinan dari berbagai lembaga, mulai dari TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kejaksaan, PPATK, hingga KPK untuk bersama-sama menertibkan praktik merugikan tersebut. Pemerintah membentuk Satuan …

Read More »